Home » DPR 2009-2014 » M. Romahurmuziy, ST, MT

M. Romahurmuziy, ST, MT

Jangan pilih kucing dalam karung. Pertanyaanya: "ada ga kucingnya?". Silahkan googling nama para caleg, lalu copaskanlah hasil pencarianmu pada halaman para caleg tersebut. Komentar dan TESTIMONI berupa Kesaksian Rekam Jejak Caleg akan sangat berguna serta dapat menjadi petunjuk bagi para pemilih yang buta caleg maupun parpol. Komentar disertai Promo dan atau HP, Email adalahSPAM (terblokir).

Komentar - Komentar Terblokir

Statistic Content & Rating Caleg

PENDIDIKAN POLITIK PUBLIK

ijrsh for okv

BUKU TAMU WAKIL RAKYAT

Info, Saran & Kritik (INTERAKTIF)

Silahkan menuliskan apa saja
kepada publik tentang tokoh ini.

.

– DAPIL

:

JAWA TENGAH 7

(Meliputi)

:

Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen

– No. Anggota

:

A-304

– FRAKSI

:

Partai Persatuan Pembangunan

– KOMISI

:

Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup (Komisi VII)

UPDATE *

(Email/HP/FB/Web/Blog, dll)

* : tidak/belum ada/in progress

” WAKIL RAKYAT DIPILIH & PERLU DIKONTROL OLEH DAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ”

Biografi, Rekam Jejak, Prestasi, Organisasi, Kompetensi, Ideologi, Janji Kampanye, Kinerja Saat Menjabat, Kasus Hukum, Sumber Kekayaan, Sumber Kekuasaan, Background Pendidikan, Info Media, Bebas KKN

Muchammad Romahurmuziy, ST, MT
Daerah Pemilihan : Jawa Tengah VII
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 10 September 1974
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Duri Bulan No. 75 B RT 008/RW 004,
Kel. Batu Ampar, Kramat Jati, Jaktim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : a. Kawin
b. Nama istri : dr. Henny Widiyanti
c. Jumlah anak : 1 (satu) orang
Pekerjaan Sekarang : Swasta
Pendidikan Terakhir : S2. Institut Teknologi Bandung, Jurusan
Teknik dan Manajemen Industri
Perolehan Suara : 44.221

Tuliskan INFO APA SAJA tentang tokoh ini pada kolom komentar.

vox populi vox dei


1 Comment

  1. Siti Farida says:

    Yth. Bapak M. Romahurmuziy, ST, MT

    Bapak,

    Saya adalah komisioner KPU Kab. Klaten. Secara kebetulan, saya dahulu pernah mengikuti Pesantren Wawasan Nasional/PWN (diselenggarakan atas kerja sama UGM, ITB, ITS dll), sekitar tahun 1995 apa ya? Seingat saya, panjenengan dulu bergabung sebagai perwakilan dari ITB. Saya adalah perwakilan dari Jamaah Shalahuddin-UGM.

    Apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak, yang telah melemparkan sebuah wacana cerdas dengan paradigma yang sehat tentang grand design sistem politik di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat saya memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Bapak melalui forum ini.

    Hal spesifik yang ingin sampaikan adalah tentang revisi UU No. 22 Th. 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dikaitkan dengan salah satu konsensus dari semangat reformasi tahun 1998 adalah diselenggarakannya Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu sebuah koreksi atas penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Orde Baru. Khususnya masalah penyelenggara Pemilu.

    Hal penting yang dikoreksi oleh gerakan reformasi atas Orde Baru adalah pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU), di mana leading sector-nya adalah Menteri Dalam Negeri (representasi Pemerintah). Pemilu yang diselenggarakan oleh LPU telah menodai makna demokrasi karena penyelenggaranya adalah Pemerintah (identik dengan Golkar). Di mana sang penyelenggara tidak bisa berfungsi sebagai wasit untuk menegakkan fair play karena dia adalah bagian dari sistem yang memiliki conflic interest untuk memenangkan Pemilu.

    Oleh karena itu, gerakan reformasi menegaskan bahwa Pemilu harus diselenggarakan oleh masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam kepentingan untuk memenangkan Pemilu. Semangat ini telah di-konstitusionalisasi-kan oleh amandemen UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.

    Dengan demikian, semangat mandiri yang diamanatkan oleh reformasi dan dituangkan dalam amandemen UUD 1945 adalah Pemilu harus diseselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak punya kepentingan, dan itu adalah masyarakat sipil yang tercermin dalam prinsip mandiri. (MOhon maaf, diskusi ini telah dipertajam bersama Hakim Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta pada btanggal 14 November 2009).

    Dengan demikian, salah satu amanat UUD 1945 yang saya sampaikan di atas, menjadi satu pijakan bahwa partai politik tidak bisa menjadi penyelenggara Pemilu.

    Argumentasi Bapak yang menjelaskan bahwa partai politik bisa menjadi anggota dalam Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK merupakan analog yang tidak berbanding lurus karena konteks kesejarahan yang berbeda.

    Meskipun demikian, sepenuhnya saya menyadari bahwa produk hukum (UU) adalah sebuah kepentingan politik yang terkait erat dengan realitas dinamika politik. Saya juga tidak mengelak bahwa saat ini “Politik itu panglima,” tetapi saya juga yakin bahwa ‘nurani adalah Cahaya Maha Cahaya.’ Pilihannya adalah apakah keputusan itu didasarkan atas perintah panglima ataukah atas amanat nurani yang terpancar dari ‘Cahaya Maha Cahaya’. Apapun keputusannya, semoga menjadi hal yang terbaik bagi bangsa ini.

    Selain terkait dengan revisi UU No. 22 Th. 2007, perkenankanlah saya menyampaikan suasana batin yang sering dirasakan oleh saya pribadi dan rekan-rekan komisioner KPU, khususnya di wilayah kabupaten/kota.

    Berdasarkan refleksi dan pemaknaan atas aktivits di KPU, saya memiliki sebuah konsepsualisasi bahwa semangat yang mendasari kinerja di KPU adalah pelayanan untuk melahirkan sosok baru. Sehingga kata kuncinya ada 2, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya dan melahirkan pemimpin dan masyarakat baru. (Mungkin ini merupakan gambaran yang berlebihan).

    Kata kunci yang pertama adalah ‘pelayanan’. Semangat pelayanan diterjemahkan bahwa KPU harus melayani pemilih dengan sebaik-baiknya untuk dapat menggunakan hak pilih sesuai amanat konstitusi. Prinsip ini berbanding lurus dengan upaya pemutakhiran daftar pemilih yang secermat-cermatnya untuk menghindari terjadinya kehilangan hak pilih dari setiap warga negara yang mempunyai hak pilih. Sepenuhnya kami menyadari, bahwa masih ada banyak kelamahan atas kualitas DPT yang dihasilkan oleh KPU. Tetapi setidaknya (khususnya di Klaten), kami sudah berupaya maksimal (dalam bahasa kami: KPU sudah “berdarah-darah” untuk menghasilkan DPT yang berkualitas). Pelayanan terhadap pemilih juga diwujudkan dalam upaya mencerdaskan pemilih melalui sosialisasi tentang Pemilu.

    Pelayanan yang sangat penting juga terkait dengan pelayanan terhadap peserta Pemilu (salah satu di antaranya adalah partai politik). Bagi saya pribadi (dan sesuai kode etik penyelenggara Pemilu), KPU wajib melayani semua peserta Pemilu seara adil dan setara. Berpijak pada pemikiran ini, kami di KPU Kabupaten Klaten berupaya memberikan pelayanan terhadap partai politik dengan kualitas sebaik mungkin. Jika tidak berlebihan, pelayanan itu gradasinya setingakat dengan ‘pembeli adalah raja.’ Jika Bapak berkenan, silakan cross-cek ke PDI Perjuangan di Kab. Klaten. Tentu saja, pelayanan yang kami berikan harus diseleraskan dengan rambu-rambu konstitusi tanpa melanggar asas-asas pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu.

    Kata kunci yang kedua adalah ‘melahirkan pemimpin dan masyarakat baru’. Kalau Bapak tidak berkebaratan, ijinkanlah saya menyampaikan metafora atas idiom ‘melahirkan’. Di manapun dan kapanpun, proses ‘melahirkan’ itu adalah proses yang tidak sederhana dan mudah. Bapak tentu sudah mempunyai anak, mohon di-kilas balik- bagaimana perjuangan (terutama istri Bapak sebagai Ibu) untuk melahirkan. Proses itu diiringi dengan rasa sakit yang luar bisa, bersimbah darah, dan pertaruhan nyawa. Oleh karena itulah, tidak berlebihan kiranya jika idiom religius menegaskan bahwa ‘ridlo Tuhan adalah ridlo Sang Ibu’ dan marah sang ibu adalah murka Tuhan. Dalam konteks budaya Jawa lebih tegas lagi bahwa seseorang yang menyakaiti ‘orang yang melahirkan’ akan ‘kualat’.

    KPU dengan segenap kekurangan dan kelemahannya telah berupaya ‘melahirkan’ para pemimpin baru : Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, BUpati dan Wakil BUpati, Gubernur dan Wakil GUbernur, Walikota dan Wakil Walikota. Kelahiran mereka tidak terlepas dari tetes keringat (bahkan darah dari KPU). Mohon direfleksi apakah KPU (dalam artian semangatnya bukan emata-mata kelembagaannya) benar-benar didudukkan dalam arasnya, yaitu sebagai ‘Ibu” yang dari rahimnya telah melahirkan. Sebagaimana setiap kelahiran, ada rasa sakit, peluh dan darah tetapi juga diiringi harapan akan lahirnya generasi dan masa depan yang lebih baik.

    Mohon maaf kalau metafora yang saya sampaikan tidak berkenan. Anggap saja ini sekedar sharing antar anak bangsa.

    Terima kasih,

    Salam Siti Farida-Komisioner KPU Kab. Klaten

Berpartisipasi Untuk INDONESIA 2014 Yang Lebih Baik

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

← Rekam Jejak Politisi Indonesia

KLIK DISINI 560 CALEG TERPILIH PEMILU 2014 ANGGOTA DPR R.I.

Anggota DPR R.I. 2009-2014

Anggota DPD R.I. 2009-2014

Berdasarkan IP address, dlsb; tiap tindakan Anda tunduk terhadap hukum. Patuhilah NETIKET agar anda direspon publik secara positif. Kenali seluruh caleg di setiap dapil. Klik Indonesia, lalu klik Kab/Kotamu. Perhatikan seluruh wajah calegmu. Klik FOTO (halaman caleg) atau klik BIOCALEG (Riwayat Hidup Caleg). Berkomentarlah (TESTIMONI) atau berikan rekomendasi (RATE THIS) caleg layak coblos klik jempol atas.

Statistik Blog by WP & Google

  • 1,161,120 hits by public, voters, candidates & campaign team
%d bloggers like this: